Partai Politik Pada Masa Orde Baru

Partai Politik Pada Masa Orde Baru - Seperti kita ketahui bersama bahwasannya setelah kemerdekaan, negara Indonesia terus melakukan perbaikan-perbaikan di segala lini. Selain melakukan perbaikan dan penyempurnaan, sekaligus juga mencari bentuk sistem pemerintahan yang tepat untuk menjalankan roda kenegaraan Indonesia. Sehabis digelarnya Pemilu 1995, perjalanan panjang Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan di berbagai bidang. Baik bidang ekonomi, politik maupun sosial sudah menunjukkan progress yang bagus.

Partai Politik Pada Masa Orde Baru

Meskipun barangkali mungkin belum bisa mencapai titik yang stabil, namun untuk ukuran negara yang baru saja merdeka, perkembangan tersebut cukup memuaskan. Pergantian tampuk kepemimpinan dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Pergantian Presiden dari Ir. Soekarno kepada Presiden Soeharto kemudian membawa era baru yang disebut dengan Orde Baru. Dengan bergantinya Orde Lama (merujuk pada kepemimpinan Bung Karno) kepada Orde Baru, maka partai politik pun juga mengalami perubahan. Partai Politik Pada Masa Orde Baru tidak sama dengan partai politik pada zaman orde lama.

Lalu bagaiman seluk beluk partai politik pada masa Orde Baru itu, apkah jumlahnya sama dengan parpol di masa Orde Lama. Atau justru lebih banyak, atau bahkan menjadi lehih sedikit jumlahnya. Di bawah ini adalah sedikit penjelasan mengenai beberapa Partai Politik pada masa Orde Baru, simak dengan seksama.

1. Partai Golkar (Golongan Karya)

Partai Golkar ini pada awal berdirinya bernama Golkar saja, tanpa ada embel-embel partai di belakangnya. Namun pada beberapa tahun terakhir berubah nama dengan menambah Partai di depannya. Baik, kita akan membahas Golkar tanpa ada "partai" nya karena partai politik pada masa Orde Baru tersebut pada awal kemunculannya tanpa menggunakan "partai". Golkar adalah salah satu nama partai politik pada masa Orde Baru. Golkar sendiri berdiri pada awalnya adalah berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar.

Golkar muncul dan berdiri pada akhir-akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno tepatnya pada tahun 1964 oleh Angkatan Darat. Saat itu Golkar didirikan memang untuk menandingi Partai Komunis Indonesia dalam berpolitik di tanah air. Pada masa awal berdirinya, Sekretariat Golkar memiliki anggota 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang semakin besar dengan jumlah 291 organisasi fungsional. Organisasi yang tergabung dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan yang disesuaikan kekaryaannya dalam 7 Kelompok Induk Organisasi atau KINO. Kelompok tersebut adalah :

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)

2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)

4. Organisasi Profesi

5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)

6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)

7. Gerakan Pembangunan

Dalam perkembangannya, Sekber Golkar kemudian berubah menjadi GOLKAR atau Golongan Karya dan kemudian mengikuti kontestasi Pemilihan Umum. Pada masa Orde Baru, Golkar berkembang menjadi partai politik pada masa Orde Baru yang besar dan memiliki banyak massa. Dengan semakin besarnya Golkar, maka Golkar menjadi kekuatan politik baru di Indonesia. Pada saat itu, bisa dikatakan bahwa Soeharto adalah kekuatan utama di belakang Golkar, selain ditambah dengan birokrasi dan ABRI. Hal ini dibuktikan fakta bahwa Golkar selalu menjadi pemenang mayoritas tunggal dalam pemilu dan parlemen mulai dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Pada masa Orde Baru, Golkar adalah partai politik pada masa Orde Baru yang sangat mendominasi dan menjadi hegemoni. Bahkan dalam Pemerintahan pun, Golkar menjadi partai yang memiliki peranan yang sangat penting. Ada yang unik dari Golkar ini, sebagai partai yang berkuasa dan memgang kendali berbagai agenda politik, Golkar ini bukanlah partai yang berbasis pada kader dan juga partai massa. Maka dari itu, dulu Golkar tidak bersedia disebut sebagai partai, mereka lebih condong pada sebuah Golongan.

Selama perjalanannya pada masa Orde Baru, Golakr menjadi partai politik pada masa Orde Baru yang berkuasa hampir di segala lini. Artinya, banyak jabatan-jabatan penting termasuk di dalam eksekutif, legislatif, yudikatif dan bahkan sampai pada jajaran lembaga struktur di daerah, banyak orang Golkar yang mendudukinya. Pada masa Orde baru Golkar benar-benar menjadi partai yang sangat besar dan berpengaruh.

Baca juga : Kabinet Wilopo, Sejarah Pembentukan Sampai Berakhirnya Kabinet Wilopo

2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Partai Demokrasi Indonesia atau sering disingkat PDI, adalah partai politik pada masa Orde Baru yang memiliki keterkaitan erat dengan masa

Orde Baru. Meski merupakan salah satu partai politik pada masa Orde Baru, namun PDI tetap memiliki benang merah dengan masa Orde Lama. Partai Demokrasi Indonesia sendiri didirikan pada tanggal 10 Januari 1973. Sedangkan basis masa dari PDI yang sebenarnya fusi dari 5 partai poitik ini awalnya bersentral di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kelima partai politik pada masa Orde Baru yang bergabung menjadi satu tersebut adalah PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan kemudian Murba.

Dalam tubuh partai ini, massa paling banyak adalah berasal dari golongan atau dari PNI Partai nasional Indonesia yang merupakan partai yang didirikan oleh Soekarno. Salah satu partai yang melebur menjadi PDI adalah IPKI, dimana IPKI ini adalah salah satu partai yang sangat anti terhadap PKI yang dimana posisinya bersebrangan dengan MURBA. Partai Murba sendiri keberadaannya dibubarkan oleh Presiden pada tanggal 21 September 1965. PDI sendiri mamiliki komitmen yang tinggi terhadap ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya. Pada awal pendiriannya yaitu pada tahun 1973, PDI dipimpin oleh Mohammad Isnaeni.

Untuk tujuan dari Partai Demokrasi Indonesia sendiri, jika dilihat dari anggaran dasarnya adalah :

Tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang penuh sebagai Negara Kesatuan dan Negara Hukum yang demokratis

Terwujudnya masyarakat adil dan makmur dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pokok Usaha Partai Demokrasi Indonesia

Mendidik, mencerdaskan dan menyadarkan rakyat sehingga menjadi insan Pancasilais sejati

Mempersiapkan konsepsi-konsepsi yang bernilai dalam segala bidang kegiatan kemasyarakatan, bangsa dan negara, dalam dan luar negeri

Memperjuangkan terlaksananya konsepsi-konsepsi tersebut di atas serta berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan yang demokratis, seimbang dan progresif.

Perkembangan Partai Demokrasi Indonesia

Partai ini termasuk sangat dinamis dalam menjalani perkembangannya. Perkembangan dalam semangat untuk merehabilitasi nama Soekarno, maka pada masa kepemimpinan Soerjadi pada tahun 1986, diadakan pendekatan yang intensif kepada keluarga SOekarno. Kemudian berusaha memasukkan Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra untuk masuk keanggotaan PDI. Pada pemilu 1987, PDI mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa pada Pemilu 1987, terutama dari kaum Sukarnois atau bisa juga disebut PNI, dan juga dari golongan pemilih pemula.

Kemudian dalam perkembangannya, pada KLB yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih menjadi Ketum PDI secara aklamasi. Namun ternyata Pemerintahan Soeharto kala itu merasa tidak puas dengan hasil tersebut. Megawati pun kemudian didongkel pada KOngres PDI pada tahun 1996 di Medan yang pada saat itu memilih Soerjadi menjadi Ketum PDI. Kemudian pada tanggal 27 Juli 1996, Kelompok Soerjadi melakukan perebutan kantor DPP PDIP dari pendukung setia Megawati.

Baca juga : Kabinet Djuanda, Sejarah Pembentukan Dan Program Kerja Kabinet

3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Anggota partai politik pada masa Orde Baru selanjutnya adalah Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat PPP. Partai Persatuan Pembangunan ini adalah gabungan dari empat partai besar yang memiliki basis keagamaan yaitu Partai Islam. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP ini berdiri sejak tanggal 5 Januari 1973, yang berdiri karena adanya pengerucutan partai dalam Pemilu. Fusi yang dilakukan oleh PPP ini kemudian menjadi kekuatan dan simbol baru kekuatan partai politik yang berbasis pada kekuatan massa Islam. Empat partai politik pada masa Orde Baru yang bergabung dalam membentuk PPP ini adalah Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

PPP sendiri didirikan oleh lima deklarator yang juga merupakan pimpinan empat partai Islam peserta Pemilu 1971 dan satu orang kelompok persatuan pembangunan. Keempat Deklarator tersebut adalah :

KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama

H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII

Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti

Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR

Warna dominan pada Partai Persatuan Pembangunan ini adalah hijau dengan mengusung lambang Ka'bah. Warna partai pada saat pemilu dipandang sebagai ssuatu yang sensitiv sekali, karena bisa menjadi representasi dari arah perjuangan dari partai itu sendiri. Sejak dilakukan fusi atas penggabungan keempat partai, bukan membuat PPP menjadi partai yang besar dalam kontestasi partai politik pada masa Orde Baru. Menyedihkan memang, Indonesia yang notabene sebagai negara dengan penduduk paling besar adalah umat Islam, justru partai yang besar bukan partai yang mengusung nafas Islam secara spesifik.

Nah kawan-kawan semua, itulah nama-nama partai politik pada masa Orde Baru yang bisa kami bagikan untuk Anda semua. Semoga informasi terkait partai politik pada masa Orde Baru di atas bisa menambah pengetahuan kawan-kawan semuanya. Jika memang dirasa menurut Anda ada informasi terkait partai politik pada masa Orde Baru yang kurang tepat dan tidak benar, kami mohon koreksinya.