Kabinet Natsir, Sejarah Pembentukan, Program Kerja Dan Kejatuhannya

Kabinet Natsir, Sejarah Pembentukan, Program Kerja Dan Kejatuhannya - Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, keadaan di dalam negeri belum langsung menjadi stabil. Masih banyak terjadi gejolak dan riak-riak yang menuntut untuk segera diselesaikan. Para pelaku negara saat itu dituntut untuk segera bisa mengatasi gejolak dan ketidak stabilan yang ada. Jika tidak teratasi, maka bisa jadi Indonesia menjadi negara yang terpecah belah dan hanya menyisakan nama saja. Pada masa setelah mendapatkan kemerdekaan 1945, Indonesia belum bisa langsung mengadakan pemilu. Indonesia baru bisa menyelenggarakan Pemilu yaitu pada pemilu pertama kali atau Pemilu 1955 yang merupakan pemilu paling bersejarah dalam perjalanan berbangsa dan bernegara.

Image : historia.id

Sebelum digelar Pemilu 1955, dalam masa interval lima tahun yaitu antara tahun 1950 sampai dengan 1955, Indonesia pernah memiliki empat kabinet yang bergantian dalam menjalankan roda Pemerintahan. Pada saat itu sepertinya Indonesia memang masih dalam masa pencarian sistem yang paling pas dan bisa diterapkan untuk menjalankan pemerintahan. Kabinet yang berganti tersebut diantaranya adalah Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Wilopo dan Kabinet Ali Sastroamijoyo. Pada masa itu, sulit bagi kabinet untuk menjalankan agenda dan program kerja yang sudah mereka susun. Karena konflik yang sangat tajam dari oposisi dan saling menjatuhkan. Umumnya, pelaksana atau anggota kabinet sudah dipilih dan disesuaikan dengan keahlian pada bidangnya dan ditambah dengan dukungan dari partai.

1. Pembentukan Kabinet Natsir

Kabinet Natsir sendiri mulai memerintah pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir pada tanggal 21 Maret 1951. Kabinet Natsir adalah kabinet yang dibangun atas dasar koalisi yang beranggotakan inti dari Partai Masyumi. Dalam Kabinet Natsir, PNI tidak mendapatkan jatah jabatan sama sekali, yang paling banyak adalah dari orang-orang partai Masyumi meskipun di dalam kabinet terdapat juga orang-orang non partai. Sebenarnya impian dari Natsir sendiri untuk kabinet nya adalah kabinet yang nasionalis yang berkoalisi dengan beberapa partai. Namun hal ini tidak bisa diwujudkan karena terjadi perebutan jabatan antara PNI dan Masyumi. Sehingga, dengan sendirinya pihak dari partai PNI tidak senang dengan keadaan seperti ini dan menjadikan sulit merekrut PNI untuk masuk ke dalam Kabinet Natsir.

Pendapat yang bersebrangan diantara kedua partai adalah terkait pembagian jatah jabatan menteri. Natsir berpendapat bahwa partainya mempunyai lebih banyak hak dari pada partai lainnya. Pendapat tersebut kemudian tidak disetujui oleh PNI, karena PNI menganggap bahwa semua partai juga memiliki hak yang sama atas jabatan di Pemerintahan. PNI sendiri dari tuntutannya adalah agar orang-orang yang menduduki jabatan menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pendidikan. Namun kemudian dari hasil perundingan PNI bersedia melepas jabatan menteri luar negeri dan diisi oleh orang Masyumi dan menteri pendidikan untuk partai lain. Keinginan PNI mendapatkan jatah menteri dalam negeri kemudian tidak terlaksana karena pos menteri dalam negeri diisi oleh orang Masyumi. Dan ini lah yang menimbulkan konflik karena PNI beranggapan bahwa yang dilakukan ini tidak adil, karena Perdana Menteri sudah berasal dari Masyumi.

Kecaman demi kecaman terus melanda Kabinet Natsir, bukan saja pihak dari luar partai Masyumi, namun juga dari dalam negeri. Tekanan tersebut ditujukan kepada keputusan konggres Desember 1949 yang memutuskan bahwa ketua umum partai dilarang menjadi menteri. Sebenarnya, maksud dari keputusan ini sendiri adalah adanya pengkonsolidasian partai yang kemudian diubah oleh Dewan Partai di Bogor pada tanggal 3 sampai 6 Juni 1960 yang isinya adalah bahwa sistem federal tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian agar keputusan ini tidak terlalu dilanggar, maka Natsir yang kala itu sebagai ketua umum Masyumi, dinonaktifkan dari ketua partai dan kemudian digantikan oleh Jusuf Wibisono.

2. Program Kerja Kabinet Natsir

Dalam setiap susunan kabinet, tentu memiliki program kerja masing-masing yang tidak sama. Program kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo I misalnya, tentu tidak sama dengan program kerja dari Kabinet Wilopo. Begitu juga dengan Kabinet Natsir, tentu memiliki program kerja sendiri dan memiliki prioritas utama sendiri. Di bawah ini adalah beberapa program kerja utama dari Kabinet Natsir, perhatikan.

a. Melakukan Persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum untuk Konstituante

b. Melakukan konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan berdaulat

c. Menggiatkan usaha untuk memenuhi dan menjaga keamanan dan ketentraman

d. Melakukan penyempurnaan terhadap organisasi Angkatan perang

e. Sebisa mungkin memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya

f. Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat

g. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha – usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat

h. Penerapan program benteng, yaitu pengusaha nasional golongan ekonomi lemah diberi bantuan kredit

i. Pelaksanaan program industrialisasi (Rencana Sumitro)

j. Pembentukan DPRD

k. Pemulihan bekas – bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat

3. Pencapaian Kabinet Natsir

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pasti sebuah kabinet bisa meraih pencapaian-pencapaian tertentu. Meski secara keseluruhan mungkin ada yang menilai gagal, setidaknya tetao ada satu atau dua program atau agenda yang bisa dilakukan atau mencapai target. Atau setidaknya bisa memperbaiki suatu kondisi menjadi lebih baik. Begitu halnya dengan Kabinet Natsir, tentu dalam kurun masa kekuasaannya memiliki pencapaian prestasi dan keberhasilan yang berhasil didapatkan. Di bawah ini adalah beberapa pencapaian Kabinet Natsir dalam masa kekuasaannya.

Keberhasilan yang dicapai Kabinet Natsir yang menonjol diantaranya adalah di bidang ekonomi yang di situ ada Sumitro Plan yang berhasil mengubah ekonomi yang pada awalnya adalah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk PBB dan terjadi perundingan antara Belanda dan Indonesia mengenai masalah Irian Barat untuk pertama kalinya. Meski memiliki beberaa keberhasilan, namun program kerja Kabinet Natsir bukan tanpa kendala atau masalah. Ada beberapa kendala dan masalah yang harus dihadapi oleh Kabinet Natsir untuk menjalankan dan mensukseskan program kerjanya.

Pada program di bidang ekonomi, dalam penerapan Sumitro Plan, tidak bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini karena para pengusaha yang diberikan bantuan banyak diselewengkan sehingga banyak yang tidak mencapai sasaran. Kemudian upaya perjuangan dan diplomasi mengenai masalah Irian Barat mengalami kebuntuan alias mengalami kegagalan. Selain itu, Kabinet Natsir nampaknya belum bisa terlepas dari masalah keamanan yang berupa masih adanya pemberontakan yang hampir menyerang seluruh wilayah Indonesia. Banyak gerakan kedaerahan yang berusaha melakukan pemberontakan kepada pemerintah, seperti misalnya Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Selain itu, seringnya mengeluarkan Undang Undang darurat juga menjadi kendala Kabinet Natsir yang kemudian sering mendapatkan kritik dari oposisi.

4. Runtuh Dan Berakhirnya Kekuasaan Kabinet Natsir

Pada akhirnya, kekuasaan Kabinet Natsir ini pun juga mengalami kemunduran yang pada akhirnya membawa kepada keruntuhan kekuasaan. Ada beberapa penyebab yang membuat Kabinet Natsir runtuh dan kehilangan kekuasaan. Penyebab utama dari keruntuhan kabinet Natsir ini adalah kegagalan dalam kabinet tersebut dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian ditambah lagi adanya mosi tidak percaya dari PNI terkait dengan pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Peraturan pemerintah tersebut dianggap PNI terlalu menguntungkan Masyumi, dan mosi dari PNI ini pun diterima oleh parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Selain mosi tidak percaya dari PNI yang disetujui parlemen, ada mosi tidak percaya dari parlemen terkait kegagalan Kabinet Natsir dalam perundingan antara Indonesia dengan Belanda terkait Irian Barat. Tekanan yang bertubi-tubi ini kemudian sampai pada puncaknya yaitu kejatuhan Kabinet Natsir pada tanggal 21 Maret 1951 dan kemudian Natsir pun mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Baca juga : Pemilu 1955, Latar Belakang, Kronologis, Hasil Dan Tujuan Diselenggarakannya

5. Susunan Menteri Pada Masa Kabinet Natsir

Di bawah ini adalah susunan menteri di bawah kabinet Natsir. Menteri-menteri dari gabungan beberapa partai politik tersebut memiliki peran yang sangat besar saat itu, perhatikan susunannya di bawah ini.

               

1. Jabatan : Perdana Menteri

   Nama Menteri : Mohammad Natsir

   Nama Partai : Masyumi

2. Jabatan : Wakil Perdana Menteri

   Nama Menteri : Hamengkubuwono IX

   Nama Partai : -

3. Jabatan : Menteri Luar Negri

   Nama Menteri : Mr. Mohammad Roem

   Nama Partai : Masyumi

4. Jabatan : Menteri Dalam Negeri

   Nama Menteri : Mr. Assaat

   Nama Partai : -

5. Jabatan : Menteri Pertahanan

   Nama Menteri : Dr. Abdul Halim

   Nama Partai : -

6. Jabatan : Menteri Kehakiman

   Nama Menteri : Wongsonegoro

   Nama Partai : PIR

7. Jabatan : Menteri Penerangan

   Nama Menteri : Pellaupessy

   Nama Partai : Demokrat

8. Jabatan : Menteri Keuangan

   Nama Menteri : Syifruddin Prawiranegara

   Nama Prtai : Masyumi

9. Jabatan : Menteri Pertanian

   Nama Menteri : Tandiono Manu

   Nama Prtai : PSI

10. Jabatan : Menteri Perdagangan dan Perindustrian

    Nama Menteri : Dr. Sumitro Djojohadikusumo

    Nama Partai : PSI

12. Jabatan : Menteri Perhubungan

    Nama Menteri : Ir. Djuanda

    Nama Partai : -

Baca juga : Sejarah VOC 

Nah teman-teman semua, itulah beberapa ulasan sederhana dan singkat terkait Kabinet Natsir yang bisa kami sampaikan untuk Anda semua. Semoga ulasan singkat di atas bisa membantu teman-teman dalam mencari informasi terkait kabinet Natsir.